MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember

Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rapat Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan, Jakarta. Agenda itu mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan disepakati dalam Rapat Gabungan pimpinan MPR, seluruh fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkannya dalam konferensi pers usai rapat, sehari setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026,” kata Muzani, sebagaimana dikutip sejumlah media.

Surat ke Presiden dan tenggat dua nama

Rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR menandatangani dan mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari itu. Surat tersebut meminta Presiden segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden untuk diverifikasi MPR.

Menurut Muzani, Tata Tertib MPR mengatur batas waktu 14 hari sebelum rapat paripurna. Karena itu, penyerahan dua nama diperkirakan berlangsung pada pekan depan. BBC News Indonesia merinci, jika dihitung mundur 14 hari dari 2 Desember 2026, dua nama usulan itu harus diterima MPR paling lambat Rabu (18/11/2026). Saat ditanya apakah nama akan diserahkan pekan depan, Muzani menjawab singkat, “Insya Allah.”

BBC juga menuliskan bahwa pada Jumat malam, Presiden Prabowo meminta partai-partai koalisinya membahas calon wakil presiden usulannya, dengan waktu sepekan. Keputusan itu disampaikan usai pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, “Dikasih waktu satu minggu... Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden.”

Dua tim: verifikasi dan ad hoc

Selain jadwal paripurna, rapat gabungan memutuskan pembentukan dua tim. Tim verifikasi beranggotakan 36 orang, diketuai salah satu pimpinan MPR, bertugas meneliti keabsahan persyaratan administratif calon wakil presiden. Tim ad hoc juga beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi MPR dan DPD, dipimpin tiga wakil ketua MPR.

CNBC Indonesia mencatat Muzani merinci empat poin hasil rapat, termasuk pengiriman surat ke Presiden serta pembentukan kedua tim itu. Ketika disinggung soal figur kandidat, komposisi parpol, maupun ketua definitif kedua tim, Muzani tidak berspekulasi. “Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar,” pungkasnya, seperti dilaporkan Tirto.

Kerangka waktu konstitusional

BBC merangkum bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti. Usulan presiden wajib disertai dokumen persyaratan masing-masing calon, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dalam paripurna, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan presiden. Jika suara sama, pemilihan diulang sekali; jika tetap sama, presiden yang memilih salah satu calon.

Nama-nama calon belum diumumkan pada 13 November. Yang sudah ditetapkan adalah tanggal paripurna, permintaan dua nama kepada presiden, serta dua tim yang akan mengawal verifikasi dan kelengkapan proses di Senayan.