DPR dan Pemerintah Pangkas Sasaran RUU Perampasan Aset: 13 Kriteria di Luar Korupsi Jadi Enam

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset, dari 13 kriteria menjadi enam jenis. Kesepakatan itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, dengan alasan agar aturan tidak diterapkan terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum. Tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama rancangan undang-undang tersebut.

Mengapa cakupan dipersempit

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pada tahap awal pembahasan, DPR sempat memasukkan berbagai tindak pidana di luar korupsi. Contohnya mencakup kejahatan di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.

Cakupan yang terlalu lebar, menurutnya, memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan perampasan aset bisa menyasar masyarakat sipil. Penyusunan ruang lingkup juga mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC), yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi.

"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman dalam rapat Panja bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senin (9/11/2026), sebagaimana dikutip laman resmi DPR dan diberitakan ulang pada Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, penentuan sasaran tidak semata-mata diukur dari banyaknya jenis tindak pidana yang dimasukkan ke dalam aturan. Karakteristik kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi pertimbangan utama.

Enam tindak pidana di luar korupsi yang disepakati

Menurut CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan laman DPR, enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang disepakati adalah:

1. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
2. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
3. tindak pidana penyelundupan manusia;
4. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
5. tindak pidana perdagangan orang; serta
6. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Untuk kategori keenam, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan seperti perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Artinya, ketentuan itu tidak dimaksudkan untuk menjangkau seluruh kasus penipuan maupun penggelapan.

Laman DPR menegaskan, pemangkasan dari 13 menjadi enam merujuk pada tindak pidana lainnya di luar korupsi. Dengan begitu, total sasaran perampasan aset bukan hanya enam jenis, karena korupsi tetap menjadi sasaran utama.

CNBC Indonesia mencatat, tindak pidana di bidang perpajakan yang sempat masuk dalam daftar awal tidak termasuk dalam enam kategori yang disepakati. Meski demikian, penyederhanaan itu tidak menghapus cakupan tindak pidana korupsi.

Harapan korban dan rumusan "tindak pidana inti"

Habiburokhman mengatakan Komisi III menerima aspirasi sejumlah korban investasi bodong agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban, bukan selalu disetorkan ke kas negara. Karena itu, RUU tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengambilan aset hasil kejahatan, tetapi juga memberi perlindungan dan pemulihan hak bagi korban.

Wakil Ketua Panja, Soedeson Tandra, menjelaskan pembatasan dilakukan agar jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset diatur secara limitatif. Penegasan unsur dan karakteristik kejahatan dinilai perlu agar ketentuan tidak multitafsir dan tidak menyulitkan pembuktian oleh penyidik.

Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah maupun investasi. Kejahatan itu dapat masuk kategori yang diatur apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan. "Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," ujar politisi Partai Golkar itu.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang juga disebut Prof Eddy, menilai rumusan penipuan dan/atau penggelapan merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi. Ia mencontohkan pelanggaran di sektor perbankan, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Di pasar modal, praktik insider trading juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.

Menurutnya, rumusan itu memungkinkan mekanisme perampasan aset diterapkan di berbagai sektor, tetapi tetap dibatasi karakteristik yang telah disepakati: penggunaan teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.

"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," katanya.

Dengan kesepakatan tersebut, pembahasan RUU diarahkan pada sasaran yang lebih terukur. Pembatasan ini diharapkan menjaga efektivitas perampasan aset, memberi kepastian hukum, melindungi masyarakat, sekaligus menekan risiko penyalahgunaan kewenangan.