Komdigi Siap Buka Data soal Temuan Moderasi Konten Karhutla SAFEnet dan Remotivi

Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons temuan SAFEnet dan Remotivi mengenai pembatasan atau penurunan konten di media sosial, termasuk unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan kementerian siap membuka dan mencocokkan data internalnya dengan catatan kedua lembaga itu.

Pernyataan disampaikan dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Mediodecci menilai pemantauan masyarakat sipil merupakan bagian dari kontrol publik. “Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik,” ujarnya, sebagaimana dilansir detikInet dan CNBC Indonesia.

Temuan 127 konten dimoderasi

Dalam siaran pers bertanggal 12 November 2026, SAFEnet dan Remotivi menuliskan bahwa jumlah konten yang mengalami moderasi meningkat. Rilis sebelumnya pada 8 September mencatat 73 konten, sedangkan data per 8 November mencatat 127 konten.

Dari 127 konten itu, 94 atau 74,0 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi, naik dari 66 permintaan pada rilis sebelumnya. Moderasi oleh platform berdasarkan panduan komunitas juga meningkat menjadi 33 konten atau 26,0 persen. X menempati peringkat pertama dengan 56 konten (44,1 persen), diikuti Threads dengan 43 konten (33,9 persen). Bentuk moderasi yang paling banyak di Threads adalah geolock, yaitu konten tidak dapat diakses dari alamat IP Indonesia, sebanyak 25 dari 43 konten.

Menurut tabel topik dalam rilis itu, kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan masing-masing tercatat 32 konten (25,2 persen). Topik karhutla tercatat 13 konten (10,2 persen). SAFEnet mencontohkan, antara lain, pembatasan jangkauan unggahan yang menyuarakan karhutla dan penghapusan sejumlah konten di X, Instagram, Threads, dan TikTok. Lembaga itu menilai protes atas penanganan bencana merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Komdigi minta angka dibaca utuh

Mediodecci menyinggung temuan bahwa 74 persen konten yang mengalami moderasi berasal dari permintaan Komdigi. Menurutnya, angka itu perlu dibaca secara utuh, terlebih pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dijadikan acuan. DetikInet menuliskan, angka 74 persen merujuk pada 94 dari 127 kasus yang diterima dan dikelola kedua lembaga.

“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja,” kata Mediodecci. Ia menambahkan, catatan penanganan konten Komdigi terekam dalam sistem elektronik dan dapat ditelusuri kembali. “Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak,” jelasnya.

Evaluasi dan rencana notifikasi publik

Mediodecci tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dalam proses moderasi. Jika kekeliruan ditemukan, pemerintah menyatakan siap mengevaluasi dan memperbaiki diri. “Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri,” tuturnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten, sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan kepada publik sebelum akses diputus. Langkah pencocokan data yang ditawarkan Komdigi, jika dijalankan, akan menjadi ujian apakah temuan 127 konten itu dapat ditelusuri secara terbuka, termasuk 13 unggahan bertema karhutla yang menjadi salah satu sorotan laporan 12 November.