Menkomdigi Meutya Hafid: Ruang Redaksi Tak Boleh Dikendalikan Algoritma Platform Global
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan penentuan berita harus tetap di tangan jurnalis dan editor, bukan algoritma platform digital global.
Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang redaksi harus tetap memegang kendali atas informasi yang disampaikan kepada publik, di tengah makin besarnya pengaruh algoritma platform digital global. Pernyataan itu ia sampaikan dalam peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," kata Meutya, sebagaimana tertuang dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital yang dimuat InfoPublik.
Algoritma dinilai berorientasi profit
Menurut Meutya, penentuan berita harus berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu menimbang konteks dan kepentingan masyarakat. Ia menilai algoritma platform milik perusahaan teknologi global tidak selalu mempertimbangkan nilai jurnalistik maupun dampak informasi bagi publik.
"Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good," ujarnya.
Ia juga menilai kecerdasan artifisial (AI) belum bisa menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan konsekuensi sebuah pemberitaan. "Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu," kata Meutya.
64 persen warga mendapat informasi dari media sosial
Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini memperoleh informasi melalui media sosial, kondisi yang menekan industri media nasional. Ia mengakui kapasitas ruang redaksi saat ini mengecil dibanding satu dekade lalu. "Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita... Tapi tetap saja, it matters," ucapnya, dikutip ANTARA.
Perpres Publisher Rights tetap ditegakkan
Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik, pemerintah mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang dikenal sebagai aturan publisher rights. Meutya menyatakan aturan itu tetap dijalankan meski ada tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.
"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan," katanya.
Pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR. Meutya mengakui proses itu menghadapi perlawanan dari perusahaan teknologi besar dunia, tetapi menegaskan perlindungan ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik, harus terus diupayakan.
Media baru dinilai tanda industri masih bisa tumbuh
Meutya memandang kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai sinyal bahwa industri media nasional masih punya peluang berkembang. Ia menilai keberagaman saluran informasi, termasuk media cetak dan media konvensional, tetap dibutuhkan.
Menurut ANTARA English, Meutya juga menekankan bahwa algoritma distribusi informasi semestinya memperhitungkan kepentingan publik, nilai kemanusiaan, budaya lokal, dan hukum nasional. Dalam laporan ANTARA, ia menutup sambutannya dengan pesan soal kedaulatan informasi. "Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai," ujarnya.
