Komdigi: Registrasi SIM Biometrik Tak Bisa Diakali Deepfake, 41,49 Juta Terdaftar

Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan sistem registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah tidak bisa diakali dengan deepfake. Pernyataan itu disampaikan Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Dany Suwardany dalam acara Ngopi Bareng Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), setelah empat bulan kewajiban registrasi nasional dijalankan.

Menurut ANTARA, standar keamanan itu dimaksudkan agar data wajah di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak disalahgunakan. Komdigi juga mencatat 41,49 juta pelanggan telah mendaftar dengan biometrik hingga akhir Oktober 2026, jauh di atas target 18 juta pelanggan sampai Desember 2026.

Dua modus kecurangan yang sudah ditolak sistem

Katadata merinci dua pola yang ditemukan pada situs registrasi operator. Pertama, oknum memakai foto KTP yang telah dimodifikasi dengan teknologi deepfake atau cara lain. Kedua, mereka memasukkan rekaman video yang bukan pengambilan foto secara langsung (live). Upaya itu, kata Dany, dilakukan baik oleh pelapak maupun perorangan.

"Ada oknum-oknum, baik pelapak maupun individu yang mencoba mengakali proses foto di situs registrasi operator seluler," ujarnya, dikutip Katadata.

Meski demikian, sistem keamanan operator disebut telah mendeteksi dan menolak permohonan itu. "Jadi untuk isu-isu ada yang menggunakan foto yang bukan live, baik itu secara perekaman ataupun foto KTP yang dimodifikasi dengan teknologi deepfake itu sudah bisa diantisipasi. Artinya permohonan pendaftaran kartu SIM ditolak dan tidak dapat melakukan registrasi secara biometrik," kata Dany, sebagaimana dilansir ANTARA.

ANTARA menuliskan, operator telah menerapkan ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi serta ISO/IEC 30107-3 untuk liveness detection, dengan Presentation Attack Detection (PAD) level 2. Standar itu diharapkan mampu membedakan kehadiran manusia secara langsung dari upaya pemalsuan.

Capaian 41,49 juta, tetapi sebagian besar pelanggan lama belum daftar

Detik Inet mencatat, jumlah 41,49 juta itu melonjak dibanding kisaran 8,79 juta pelanggan pada 8 Juli 2026. Dany menyebut realisasi itu setara sekitar 230 persen dari target tahunan 18 juta. Namun, basis perbandingan pelanggan aktif seluler yang disampaikan Komdigi mencapai sekitar 297 juta, sehingga tingkat adopsi baru sekitar 13,96 persen. Katadata menambahkan, 86,04 persen pelanggan existing masih belum registrasi biometrik.

Ketentuan saat ini, menurut Detik Inet, berlaku bagi pelanggan baru dan mereka yang mengganti kartu SIM. Pelanggan lama belum diwajibkan registrasi ulang, tetapi didorong untuk melakukannya secara sukarela melalui sosialisasi bersama operator.

Evaluasi Komdigi yang dikutip Detik Inet menyebut kepatuhan operator mencapai 100 persen. Kanal registrasi yang hanya memakai NIK dan kartu keluarga telah ditutup dan diganti pengenalan wajah. Pengujian di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Padang, dan Medan, menunjukkan proses registrasi rata-rata berlangsung 1-2 menit, mencakup pengisian NIK, nomor telepon, foto wajah, dan verifikasi ke sistem Dukcapil. Hingga kuartal III 2026, gerai resmi yang dapat melayani layanan ini mencapai 1.466 unit.

Operator penuh, dampak pada churn dan penjualan kartu aktif

Hasil evaluasi yang dilaporkan ANTARA menyatakan XLSMART, Telkomsel, dan Indosat Ooreedoo Hutchison (IOH) telah sepenuhnya menerapkan pendaftaran biometrik. Selain merapikan identitas pelanggan, transisi itu dinilai menekan tren bongkar-pasang kartu (churn rate) hingga kisaran 2,8 persen pada kuartal III 2026, dari sekitar 20 persen pada awal kuartal I 2025 sebelum aturan diberlakukan. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) juga disebut tumbuh menjadi Rp46.000 pada kuartal III 2026, dari sekitar Rp45.800 pada kuartal I 2026.

Di luar isu deepfake, Katadata menuliskan Komdigi menemukan praktik penjualan kartu perdana yang sudah terdaftar dan aktif dengan identitas pelapak, termasuk saat inspeksi mendadak di Yogyakarta. Komdigi meminta operator merutinakan pengawasan serta edukasi kepada distributor, agen, dan pedagang agar kartu perdana dijual dalam keadaan tidak aktif.

Komdigi berharap, dengan standar yang lebih ketat, nomor seluler yang beredar ke depan lebih mudah dipastikan pemiliknya dan lebih sulit disalahgunakan untuk penipuan telepon atau voice phishing. Dany juga mengingatkan evaluasi dan penguatan liveness detection perlu terus dilakukan karena teknologi pemalsuan berkembang cepat.