PT DSI Disiapkan Jadi Perantara Tunggal Ekspor Batu Bara, CPO, dan Ferroalloy
Airlangga Hartarto menyatakan PT DSI disiapkan sebagai perantara tunggal ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy, dengan target beroperasi penuh 1 Januari 2027.
Jakarta — Pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas sumber daya alam strategis, yaitu batu bara, minyak nabati atau minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kerangka itu dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Airlangga, keberadaan DSI dijelaskan kepada para duta besar, sebagian besar dari kawasan Eropa, sebagai bagian dari pembaruan tata kelola perdagangan internasional. “Dibahas terkait kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama komoditas utama batu bara, kelapa sawit, dan industri, serta dijelaskan keberadaan PT DSI sebagai perantara tunggal yang diharapkan 1 Januari sudah go live,” ujarnya, sebagaimana dilansir iNews.
Portal NADI dan jadwal uji coba
Airlangga menyebut ekspor ketiga komoditas itu akan dijalankan secara digital melalui Portal DSI (NADI) yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW. DSI bertugas meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen ekspor, termasuk kontrak dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta mengawasi proses pra dan pascabea cukai.
Transaksi komersial tetap dilakukan langsung antara eksportir dan pembeli. Namun, eksportir wajib menyampaikan seluruh dokumen melalui portal dan tetap bertanggung jawab memenuhi persyaratan ekspor. “DSI meninjau, memverifikasi, dan memberikan persetujuan sebelum pengiriman ke sistem Bea Cukai, sementara seluruh komunikasi dan respons elektronik disalurkan melalui sistem DSI,” kata Airlangga.
Pemerintah menargetkan penyelesaian perubahan regulasi pada pertengahan November 2026, dilanjutkan dengan pengujian sistem pada 15 November 2026 dan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026, sehingga portal dapat beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Jadwal itu masih berupa rencana yang diumumkan pada 13 November, bukan hasil uji yang sudah selesai.
Rencana biaya jasa dan cakupan US$60 miliar
Pada hari yang sama, CEO DSI Luke Mahony berbicara di Indonesian Palm Oil Conference di Bali. Mengutip Bloomberg, IDNFinancials menuliskan bahwa DSI akan mengenakan biaya jasa ekspor sebesar satu digit dolar AS per ton untuk pengiriman komoditas yang masuk cakupan lembaga tersebut. Besaran tarif direncanakan diumumkan bulan depan, setelah konsultasi dengan pelaku industri selesai.
Mahony merinci bahwa pihaknya masih membahas penerapan pungutan itu, tetapi belum merinci komoditas mana saja yang akan dikenai biaya. Pada tahap awal, DSI akan menangani pengiriman batu bara, CPO, dan ferroalloy dengan total nilai perdagangan sekitar US$60 miliar.
Lembaga yang berada di bawah pengelolaan badan pengelola investasi Danantara itu, menurut laporan yang sama, dibentuk untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas, termasuk menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Rencana tersebut juga memunculkan kekhawatiran sebagian pelaku industri soal potensi meningkatnya kendali pemerintah terhadap aktivitas ekspor.
Perluasan skema DHE SDA
Dalam forum yang sama, Airlangga juga menyinggung perluasan skema Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 memberi izin kepada eksportir pertambangan yang memenuhi syarat untuk menempatkan sedikitnya 30 persen hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia, termasuk bank non-BUMN.
Syaratnya antara lain perusahaan pertambangan Indonesia memiliki setidaknya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, China (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, dengan kepemilikan minimal 10 persen. Selain lima bank milik negara (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI), pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN, di antaranya Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP.
Usulan revisi ketentuan itu mencakup perluasan entitas bisnis yang dapat memenuhi persyaratan serta pengakuan kepemilikan saham secara tidak langsung melalui ultimate beneficial owner (UBO). Dengan DSI yang ditargetkan beroperasi penuh awal 2027, pemerintah menempatkan pengawasan dokumen ekspor dan devisa dalam satu kerangka yang lebih terpusat, sementara negosiasi harga dan transaksi tetap berada di tangan eksportir dan pembeli.
