Defisit APBN hingga Oktober 2026 Capai Rp379,3 Triliun, Menkeu: Masih On Track

Jakarta — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026 sebesar Rp379,3 triliun, setara 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), ia menegaskan posisi itu masih sesuai rencana menuju defisit 2,85 persen dari PDB, dan meminta defisit tidak disamakan dengan kerugian negara.

Realisasi pendapatan dan belanja hingga akhir Oktober

ANTARA dan CNBC Indonesia merinci, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target, dan tumbuh 23,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun, atau 78 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 15,6 persen secara tahunan.

"Defisit APBN 1,47% dari PDB dan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB," kata Suahasil, sebagaimana dikutip detikFinance.

Menurut ANTARA, penerimaan negara antara lain terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target, mencapai Rp551,8 triliun, antara lain didorong penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Untuk memenuhi target pendapatan hingga akhir tahun, Suahasil menyebut pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun pada November–Desember, termasuk penerimaan pajak Rp514 triliun.

Realisasi belanja, masih menurut ANTARA, terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah Rp653,6 triliun. Pelaksanaan pendapatan dan belanja hingga Oktober, kata Menkeu, masih sesuai dengan rencana APBN.

Ia memperkirakan penyerapan belanja meningkat pada November dan Desember seiring penyelesaian kontrak kementerian dan lembaga. "Seperti biasa kementerian/lembaga menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember sehingga meskipun pekerjaannya sudah berlangsung, tetapi pembayarannya nanti akan banyak yang di Desember," ujarnya, seperti dilaporkan detikFinance.

DetikFinance juga mencatat keseimbangan primer hingga Oktober 2026 masih positif Rp114,8 triliun. Angka itu, kata Suahasil, akan berubah sejalan dengan berjalannya APBN menuju akhir tahun.

Defisit dirancang, bukan "tekor" dalam arti rugi

Menkeu menekankan defisit merupakan bagian dari desain APBN ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan, karena anggaran digunakan untuk membiayai belanja bagi masyarakat.

"APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat, jadi memang APBN itu didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," kata Suahasil, sebagaimana dikutip ANTARA.

Dalam pemberitaan detikFinance, ia menambahkan bahwa APBN "nggak ada urusan dengan untung dan rugi" dan meminta istilah "tekor" tidak dimaknai sebagai kerugian.

Sejumlah asumsi ekonomi makro bergeser dari target awal

Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, menjelaskan bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 disusun sebagai proyeksi pada September 2025. Menurutnya, angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan saat itu masih relevan dengan kajian pada masa penyusunan anggaran.

"Namun ada hal-hal ketika memasuki 2026 yang kita tidak antisipasi. Salah satunya misalnya perang di Timur Tengah dan ada juga dinamika di domestik. Jadi ada dinamika global dan dinamika domestik yang berubah," ujar Amir dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2026, Jumat (13/11/2026), seperti dilaporkan CNBC Indonesia.

Pemerintah kemudian menyesuaikan proyeksi (outlook) asumsi dasar ekonomi makro dalam laporan semester 2026. CNBC Indonesia merinci, nilai tukar yang semula dipatok Rp16.500 per dolar Amerika Serikat dalam APBN 2026 diproyeksikan melemah menjadi Rp17.500 per dolar AS pada outlook tersebut. Harga minyak mentah Indonesia juga disesuaikan dari 70 dolar AS per barel menjadi 83 dolar AS per barel.

Berdasarkan data yang disampaikan CNBC Indonesia untuk posisi per Oktober 2026, perbandingan asumsi APBN, outlook laporan semester, dan realisasi adalah sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: asumsi APBN 5,4 persen; outlook 5,6 persen; realisasi kuartal III-2026 sebesar 5,47 persen.
• Inflasi: asumsi 2,5 persen secara tahunan; outlook 2,7 persen; realisasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan.
• Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: asumsi dan outlook 6,9 persen; realisasi 7,59 persen pada akhir periode dan 6,89 persen sepanjang tahun berjalan.
• Nilai tukar: asumsi Rp16.500 per dolar AS; outlook Rp17.500; realisasi Rp18.154 pada akhir periode dan Rp17.529 sepanjang tahun berjalan.
• Harga minyak mentah Indonesia: asumsi 70 dolar AS per barel; outlook 83 dolar AS; realisasi 94,4 dolar AS per barel.
• Lifting minyak: asumsi 610.000 barel per hari; outlook 606.000 barel per hari; realisasi 578.900 barel per hari.
• Lifting gas: asumsi 984.000 barel setara minyak per hari; outlook 931.000; realisasi 919.900 barel setara minyak per hari.

Amir menyatakan pemerintah terus memantau perubahan tersebut. "Jadi kita terus pantau perubahan ini, jadi APBN dengan basis laporan semester sudah ada perubahan, nah tinggal sekarang dari lapsem ke akhir tahun ada perubahan-perubahan," ujarnya.