Prabowo Minta Minimal 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Buka Opsi Kuasai Saham
Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM agar minimal 70 persen hasil seluruh IUP dinikmati negara, termasuk lewat penguasaan saham bila diperlukan.
Palu — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia dinikmati negara. Bila perlu, kata Prabowo, negara dapat menguasai saham perusahaan pemegang izin tambang.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat berpidato membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut instruksi serupa juga diberikan kepada menteri-menteri lain.
"Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo, seperti dikutip Kompas.com dan CNN Indonesia.
Investor boleh masuk, tetapi keuntungan mayoritas untuk negara
Prabowo menegaskan pemerintah tetap membuka pintu bagi investor, terutama jika negara membutuhkan tambahan modal untuk mengelola pertambangan. Skemanya, investor diperbolehkan menikmati keuntungan sampai modal yang ditanamkan kembali. Setelah itu, porsi keuntungan terbesar harus menjadi hak bangsa Indonesia.
"Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," kata Prabowo, dikutip ANTARA.
Menurut Kepala Negara, mekanisme itu sudah mulai ditegakkan. Ia meyakini manfaatnya akan terasa dalam beberapa bulan ke depan. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan teknis dari Kementerian ESDM mengenai bentuk aturan, cara menghitung porsi 70 persen, maupun jadwal penerapannya bagi pemegang IUP yang sudah berjalan.
Ekspor wajib lewat satu pintu
Selain soal porsi hasil tambang, Prabowo kembali menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor kini harus melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya, agar volume yang dilaporkan sesuai dengan barang yang benar-benar dikirim ke luar negeri.
"Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," ujarnya. Menurut ANTARA, Prabowo menyebut banyak gubernur di daerah juga melaporkan persoalan serupa.
Dalam pidato yang sama, Presiden menyinggung praktik selama puluhan tahun ketika pemegang hak guna usaha (HGU), IUP, dan izin hutan tanaman industri (HTI) mengaku sebagai warga negara Indonesia saat mengurus izin, tetapi membawa keuntungannya ke luar negeri.
Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945
Prabowo menyebut kebijakan tersebut merupakan upaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita," tuturnya. Ia juga menyatakan akan menggunakan sisa masa jabatannya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ia nilai menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Yang perlu dicermati pelaku usaha
Bagi pelaku industri pertambangan, pernyataan Presiden ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang masih menunggu jawaban resmi. Di antaranya, apakah angka 70 persen merujuk pada penerimaan negara dari pajak dan royalti, bagi hasil keuntungan, atau kepemilikan saham, serta bagaimana perlakuannya terhadap kontrak dan izin yang sudah terbit.
Kejelasan aturan turunan akan menjadi kunci bagi investor dalam menghitung kelayakan proyek. Pelaku pasar kemungkinan akan menanti penjelasan lanjutan dari Kementerian ESDM dan kementerian terkait sebelum mengambil keputusan investasi baru di sektor tambang.
